DKV yang Pasaran

Jelang akhir Januari sebuah laman internet menampilkan kabar Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bentukan Jokowi tengah membuka lowongan posisi non-pegawai tetap bagi lulusan S1 DKV yang akan ditempatkan dalam Deputi Pemasaran. Persyaratannya standar, bahkan teramat standar: pelamar ber-IPK minimal 2,75, usia minimal 21 tahun, dan tentunya bisa menggunakan aplikasi editing gambar (Corel, Photoshop, Illustrator). Modalnya cukup CV dan portofolio. Entah sebagai apa dan apa spesifikasi kerjanya, tapi yang penting keren, ya kan? Karena akhirnya lulusan S1 DKV diakui (baca: dibutuhkan) oleh pemerintah (atau negara?) setelah selama ini hanya disedot oleh industri yang melahirkan DKV itu sendiri.

Pertama, aku ingin menyampaikan betapa sempitnya cakupan bidang Bekraf yang diadopsi mentah-mentah dari istilah “industri kreatif” (creative industry) ini. Adalah sebuah langkah yang baik ketika ia dipisahkan dari kementrian pariwisata. Sayang bidangnya masih secara spesifik melingkupi bidang “pariwisata” dan mengarah pada produk tertentu belaka (film, musik, animasi, desain komunikasi visual, arsitektur, dll), lengkap dengan perspektif yang mengarah pada penciptaan mesin-mesin uang. Tidak mengherankan memang mengingat pemilihan nama “Ekonomi Kreatif” sudah cenderung memihak orientasi ekonomi(s), yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Penyertaan kata “kreatif” yang menyusul “ekonomi” mengandaikan ada ranah yang tidak kreatif. Kenapa tidak kreatif? Ya karena tidak cukup punya nilai ekonomi.

Mengapa Bekraf tidak berani meluaskan cakupan apa yang dikategorikan “kreatif” ini atau meredefinisi apa yang disebut/masuk kategori ke-kreatif-an? Yang disebut kreatif tentu lebih luas dari bidang-bidang yang sebagian kusebut di atas. Tidakkah orang yang membuka perpustakaan keliling dengan bermodal kuda atau motor juga layak disebut kreatif? Lagipula untuk sebuah lembaga resmi pemerintah dengan nama yang berani melabeli dirinya “kreatif,” persyaratan yang diajukan untuk rekrutan pegawainya sangat tidak kreatif. Persyaratannya sama persis dengan yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga desainer komvis. Tak bisakah Badan Ekonomi yang KREATIF ini memilih memakai jasa desainer lepas? Apakah alasannya sama dengan perusahaan yang memandang pekerja lepas (freelance) lebih mahal karena dibayar per proyek dibanding pegawai yang dibayar rutin setiap bulan?

Poin kedua adalah kenapa Bekraf buru-buru menetapkan dan mengharuskan pelamar punya ijazah S1? Apa supaya pemerintah nampak peduli pada “industri kreatif” dan DKV sebagai penghasil desainer komvis? Bahwa mentang-mentang pemerintah punya Bekraf lalu DKV pun lantas berubah menjadi pencetak orang ‘kreatif’? ‘Kreatif’ yang berpandangan sempit itu?

Jika persoalannya adalah kemampuan menggunakan aplikasi (software) olah gambar, sekarang bukan hanya lulusan D3 dan SMK yang harus dihadapi lulusan S1, tapi mereka yang menuntaskan kursus desain grafis pun berpotensi jadi ancaman atau mereka yang belajar secara otodidak karena punya minat. Jika bukan karena batasan usia, anak SD pun sudah banyak yang jago pakai Corel, Photoshop, dan Illustrator. Jadi tidak ada alasan Bekraf membatasi pelamar hanya pada lulusan S1. Sehingga dengan kata lain Bekraf (yang kreatif itu) ingin mengatakan bahwa keunggulan lulusan S1 DKV terletak hanya pada ijazahnya, yang pada sisi lain mau bilang bahwa lulusan S1 dibutuhkan hanya karena keahlian mereka memainkan software olah grafis.

Aku TIDAK HENDAK berargumen bahwa “lulusan S1 DKV bukan hanya terampil  menggunakan software olah grafis tapi desainer komvis juga (harus) bisa mengidentifikasi masalah, memecahkannya dengan solusi visual lewat riset yang melibatkan sekian lintas bidang keilmuan sehingga pesan nantinya bisa sampai ke benak audiens bla bla bla bla” dan segenap idealitas omong kosong yang diajarkan oleh para dosen dan ditanamkan sekian buku-buku yang membicarakan desain grafis. Karena idealisme macam ini ujung-ujungnya hanya satu, yaitu (efektivitas) jualan. Rencana Bekraf yang akan menempatkan rekrutan tenaga desainer komvis ke Deputi Pemasaran kian menerangkan hal ini.

Perspektif DKV perlu menjauh dari nalar-nalar pemasaran yang agak malu-malu mendasari pemikiran DKV secara umum yaitu kesuksesan penanaman pesan kepada audiens tadi. Hanya karena DKV sebagai disiplin akademik muncul dari industri bukan berarti DKV masih perlu/harus melayani kemauan dunia industri yang serba ingin cepat dan efektif (menjual) sekaligus sempurna. DKV perlu secara bertahap mengurangi perannya sebagai penjawab kebutuhan pasar akan profesi desainer komvis dan profesi sayap DKV lainnya: animator, ilustrator, fotografer. Prodi DKV perlu percaya diri keluar dari kebangaan di kala lulusan/alumnusnya (berhasil) bekerja di perusahaan sebagai tenaga desain.

DKV bukan lagi hanya perkara mengidentifikasi masalah-mencari solusi-memecahkan masalah. DKV perlu dibawa ke arah memberi pilihan-pilihan yang memberdayakan dan bukan hanya perkara cari duit belaka. Pilihan-pilihan ini bersifat luas dan sangat mungkin keluar dari wilayah keprofesian yang menyempitkan. DKV yang non normatif terutama dalam menilai desain yang berada di luaran kerigidan kaidah komvis. DKV yang tidak menganggap desain karya anak SMK/lulusan kursus sebagai sampah visual yang harus dididik atau diredesain hanya dengan alasan tidak efektif menanamkan pesan atau kurang “estetis.” DKV yang non-eksklusif sebagai milik kita semua. Dengan begini mungkin DKV tidak akan memandang sempit dirinya dan apa yang disebut kreatif bakal jauh lebih luas.